MENGEJAR MUTU PENDIDIKAN BISAKAH MURAH????

MENGEJAR MUTU PENDIDIKAN

BISAKAH MURAH????

Oleh: Noor Fitrihana


Satu persatu pintu globalisasi telah mulai terbuka diawali dengan AFTA 2003, disusul APEC 2010 hingga WTO 2020. Era globalisasi telah dimulai , segala aspek dan dampaknya mau tidak mau harus kita rasakan. Dengan kondisi krisis multidimensi di negara kita yang tak jua kunjung berakhir nampaknya akan semakin menyulitkan kita untuk mampu mengambil peran penting dalam pasar bebas. Namun demikian pasar bebas akan menjadi peluang besar jika kita mampu menyiapkan diri dengan baik. Beny Soetrisno direktur PT. Apac Inti Corpora menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan asset yang sangat penting dalam upaya meningkatkan daya saing dan kunci dalam memenangkan persaingan usaha yang semakin ketat seiring dengan liberalisasi ekonomi. Kenyataan ini menuntut suatu program pembinaan SDM yang komprehensif dan holistic (GRIPAC).

Maka pengembangan SDM harus menjadi prioritas dalam menghadapi globalisasi. Dalam era global terutama pada sektor ekonomi akan terjadi perang harga, kualitas dan pelayanan tanpa mengenal batas – batas negara. Termasuk juga dibidang ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan (SDM) inilah yang menjadi sarana untuk menghasilkan harga yang kompetitif dengan produktivitasnya, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dan inovatif dengan keterampilannya (skills) dan pengetahuannya , dan memberikan pelayanan yang prima dengan sikapnya (attitude).

menurut Indra Ibrahim (2002) berdasar hasil penelitian oleh Intenational Institute for Management Development (IMD) yang berkedudukan di Lausanne Swiss menempatkan Indonesia sebagai negara berdaya saing terendah dari 49 negara yang diteliti. Mengingat posisi Indonesia tersebut saat ini kita dituntut lebih bekerja keras dalam pengembangan SDM di Indonesia.

Pengembangan SDM terkait dengan sistem pendidikan nasional. Berdasar UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdasakan kehidupan bangsa , bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat , berilmu,cakap,kreatif, mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu lembaga pendidikan disetiap jenjang dan jalur pendidikan memiliki misi strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mulia tersebut.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dari kebijakan matematika modern, Proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP), Sekolah teknik Menengah pembangunan, CBSA, Link and Match, Kurikulum Berbasis Kompetensi , Life Skills , penataran guru, pembangunan gedung gedung sekolah , manajeme pendidikan pengantian UU Sitem Pendidikan Nasional dll (Sugiyono:2003) . Namun dengan berbagai upaya yang dilakukan sepertinya kualitas pendidikan kita belum juga mengalami perubahan yang menggembirakan. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya keluhan dari masyarakat bahwa kualitas lulusan dunia pendidikan masih belum mampu memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan industri ataupun membuka lapangan kerja dengan keahliannya tersebut .

Mengejar Mutu Pendidikan

Minimnya dana pendidikan merupakan salah satu yang menjadi kendala utama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas. Mengingat kondisi perekonomian negara belum stabil tentu tidak memungkinkan pemerintah memberikan dana yang sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan (Berdasar amandemen UUD 1945). Oleh karena itu dewasa ini ramai dibicarakan tentang otonomi pendidikan . Hal ini berarti setiap lembaga pendidikan harus mampu menghidupi institusinya sendiri dengan menacari sumber-sumber pembiayaan alternatif demi mencapai kualitas lulusan yang memadai . Dari sisi kewenangan pengambilan keputusan otonomi pendidikan memiliki banyak kelebihan namun dari sisi pembiayaan, otonomi merupakan hal yang berat bagi pengelola pendidikan. Berdasar UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 masyarakat turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun mengingat kondisi perekonomian yang serba sulit hampir tidak memungkinkan masyarakat untuk mengambil peran banyak dalam memajukan pendidikan nasional. Industri sibuk dengan urusan bisnis mengahadapi persaingan global dalam mempertahankan keberlangsungan usaha sementara masyarakat disibukkan dengan urusan mempertahankan hidup ditengah sulitnya mencari pekerjaan. Logika yang berjalan adalah “Negara saja kesulitan mencari dana untuk pendidikan apalagi masyarakat dan industri”.

Membahas kualitas pendidikan seperti mengurai benang kusut. Disatu sisi masyarakat menuntut tingginya kualitas pendidikan namun belum mampu untuk ikut berpastisipasi menyediakan sumber daya pendidikan disisi lain minimnya dana dari pemerintah membuat lembaga pendidikan kesulitan mencari sumber dana untuk membuat sarana dan prasarana pendidikan memadai guna menghasilkan SDM berkualitas. Dengan sumber dana dari pemerintah minim maka mau tidak mau lembaga pendidikan harus menarik dana masyarakat atau mewirausahakan potensi yang dimiliki di lembaga pendidikan. Menaikkan biaya pendidikan memang merupakan keputusan sulit yang harus diambil, karena jika biaya pendidikan tidak dinaikkan lalu bagaimana agar mampu menyelenggarakan pendidikan yang memadai untuk menghasilkan SDM berkualitas sementara sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah out of technology. Namun jika biaya pendidikan dinaikkan memberi efek animo masyarakat akan berkurang karena masyarakat tidak mampu lagi membayarnya .

Dari fakta diatas dapat kita perkirakan bahwa hanya masyarakat yang mampu memberikan dukungan dana yang dapat menikmati pendidikan bermutu. Dengan adanya dukungan dana tersebut lembaga pendidikan akan dapat memberikan layanan pendidikan yang memadai. Hal ini membawa implikasi bahwa masyarakat yang tidak mampu memberikan dana tidak akan dapat memperoleh pendidikan yang memadai dan lembaga pendidikan yang tidak mampu mencari sumber dana tidak akan menghasilkan mutu lulusan yang berkualitas bahkan akan segera bubar karena tidak akan memperoleh peserta didik karena dianggap tidak bermutu.

Sehingga fenomena yang terjadi saat ini biaya pendidikan semakin tinggi dalam rangka untuk meningkatkan mutu sementara daya beli masyarakat terhadap pendidikan masih rendah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah dengan mutu pendidikan kita yang dikatakan rendah saja masih banyak masyarakat yang tidak mampu menikmatinya. Apalagi kalau pendidikan kita bermutu (sering diidentikkan dengan mahalnya biaya pendidikan) siapa yang akan menikmatinya?. Kalaupun toh ada yang mampu menikmati pendidikan dengan biaya tinggi yang katanya bermutu oleh sebagian kecil masyarakat, lalu siapa yang memperhatikan mereka yang tidak mampu sekolah yang jumlahnya puluhan kali lipat lebih besar?

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan seolah memang akan menjawab tuntutan mutu yang dilontarkan masyarakat. Namun kebijakan peningkatan mutu dari pemerintah tanpa didukung dana yang memadai malah akan semakin menjauhkan masyarakat dari dunia pendidikan . Sehingga realita yang terjadi malah semakin kontraproduktif. Tuntutan globalisasi mengharuskan adanya SDM berkualitas. Untuk mencetak SDM berkualitas dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai (terkait dana). Sementara dengan kondisi sosial ekonomi negara dan masyarakat saat ini tidak memungkinkan mengeksplorasi dana yang cukup untuk menunjang pencapaian kualitas pendidikan tersebut. Sebagai contoh beberapa PTN yang menurut masyarakat Indonesia bermutu seperti UGM, UI, ITB, IPB dll malahan di BHMNkan oleh pemerintah yang implikasinya menaikkan partisipasi dana dari masyarakat (semakin mahalnya biaya pendidikan). Dimana yang dulunya masyarakat tingkat menengah kebawah mampu menjangkaunya saat ini seolah hanya mimpi untuk mampu menyekolahkan anaknya ke universitas tersebut. Padahal gejala ini banyak diikuti oleh berbagai lembaga pendidikan tinggi lain untuk meningkatkan biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat sebagai upaya mengejar mutu. Sehingga masyarakat dengan kenaikan biaya ini merasa keberatan (ketidakpuasan) karena kesulitan untuk memenuhinya , padahal berdasar definisi mutu bahwa mutu dibuat untuk memuaskan pelanggan (masyarakat). Sehingga seolah terjadi kontraproduktif kebijakan semakin pendidikan bermutu maka masyarakat semakin tidak mampu menjangkaunya karena pendidikan bermutu identik dengan semakin mahalnya biaya pendidikan. Dari fakta inilah dapat dipahami bahwa mengapa penerimaan mahasiswa baru di berbagai perguruan tinggi mengalami penurunan salah satunya adalah faktor biaya yang semakin tidak terjangkau oleh masyarakat.

Mengejar mutu pendidikan seolah seperti makan buah simalakama disatu sisi biaya pendidikan yang semakin tinggi sebagai upaya mengejar mutu disisi lain daya beli masyarakat terhadap pendidikan semakin rendah karena kondisi krisis ekonomi. Ditambah realita di masyarakat bahwa lulusan pendidikan tinggipun tidak mampu berbuat banyak dimasyarakat (menciptakan penganguran terdidik). Sehingga investasi di pendidikan seringkali dianggap tidak menguntungkan. Mutu pendidikan (kualitas SDM) adalah sesuatu yang harus dicapai mengingat era persaingan bebas sudah didepan mata namun dalam mengejar mutu kita harus ingat untuk siapa mutu itu akan kita berikan (kenali pelanggan) serta siapa pesaing kita . Kita harus pula memperhatikan kondisi pelanggan kita (masyarakat) terhadap daya beli tehadap mutu yang akan kita tawarkan. Peningkatan mutu pendidikan harus balance dengan upaya pemerataan pendidikan masyarakat. Hal ini berarti dengan peningkatan mutu pendidikan juga harus dibarengi dengan semakin terjangkaunya biaya pendidikan bukan peningkatan mutu pendidikan yang berimplikasi semakin menjauhkan masyarakat dari dunia pendidikan karena faktor biaya (usul ini mudah dilontarkan namun nampaknya sulit dilakukan).

Untuk mencapai mutu yang baik yang diperlukan adalah penumbuhan kesadaran mutu pada pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat . Tumbuhnya kesadaran mutu bisa kita analogkan dengan “ Kita akan rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli produk Jepang (motor, elektronik,mobil dll) yang relatif mahal karena kita percaya mutunya karena sudah terbukti dan teruji (meminjam slogan capres) namun kita akan berpikir dua kali lipat untuk membeli produk china (motor ,elektronik dll) yang relatif jauh lebih murah namun kita belum tahu mutunya karena belum teruji dan terbukti”. Analogi tersebut harus bisa kita gunakan untuk menyikapi mahalnya biaya pendidikan. Oleh karenanya yang perlu direnungkan/difikirkan dan bukan untuk didemonstrasikan oleh civitas akademika adalah mungkinkah meningkatkan mutu pendidikan dengan menurunkan biaya pendidikan ???

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s